8 Sep 2010 | Email Teman | Cetak Halaman

Pembelajaran

Pembelajaran Terkait dengan Proses Program Kehutanan Nasional di Indonesia

Di Indonesia sesungguhnya proses-proses PKN telah ada sejak lama, walaupun secara dalam prosesnya tidak disebut dengan proses PKN.  Di berbagai tempat telah muncul usaha-usaha dialog sektor sosial, ekonomi, politik dan lain-lain yang dapat kita sebut pkn, selama maih berhubungan dengan sektor Kehutanan. Di Kabupaten Kutai Barat, Taman Nasional Laut Bunaken,  Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Sika, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan banyak daerah lainnya telah terbentuk forum-forum dialog/forum kumunikasi para pihak (stakeholders) yang menunjukkan bahwa gairah proses PKN telah ada dan berkembang seiring berkembang rasa kebutuhan terhadap hutan yang lestari.

Proses-proses tersebut antara lain adalah:

  1. Tersusunnya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK); Proses TGHK yang melibatkan semua pihak dalam membentuk kesepakatan dalam penatagunaan hutan merupakan salam satu bentuk proses PKN yang tidak disadari. Karena pada prinsipnya PKN merupakan proses yang melibatkan setiap para pihak dalam mencapai kesepakatan dalam kerangka pengelolaan hutan secara lestari.
  2. Penyusunan rencana pengelolaan hutan di Kutai Barat; Proses ini dilakukan melalui pembuatan potret SDH (sebagai base-line), penyusunan skenario masyarakat Kutai Barat terhadap SDH dalam kuru waktu 2000-2011, penyusunan rencana strategis dan program kegiatan yang melibatkan para pihak dengan difasilitasi oleh NRM. Proses penyusunan ini merupakan implementasi dari jiwa PKN karena dalam prosesnya melibatkan para pihak dan hasil yang didapatkan merupakan kesepakatan para pihak.
  3. Pengelolaan DAS Batang Hari dengan Pendekatan Bio Region; WARSI dengan didukung oleh NFP memfasilitasi proses persamaan persepsi antara para pihak Kehutanan di Sumatera Barat dan Jambi berkenaan dengan pentingnya menjaga kelestarian DAS Batang Hari. Proses ini dapat dianggap sebagai salah satu dari proses PKN karena dapat menghasilkan keputusan politis di antara para pihak Kehutanan di Sumatera Barat dan Jambi.